BLT, Lha Kok Dibelanjakan untuk Rokok…

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak diprotes masyarakat, tokoh, politisi, ulama, hingga kepala daerah (terlepas karena memang benar-benar tidak setuju karena BLT yang kurang mendidik, atau tidak setuju karena bersebarangan partai dengan SBY-JK). Saya termasuk yang kurang setuju dengan program bagi-bagi duit yang mirip suap agar masyarakat tak memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Sayangnya lagi, kepala daerah yang sebelumnya koar-koar dan dengan lantang menolak BLT dan berencana menggelar program khusus yang bermanfaat untuk rakyat, akhirnya yaa..luluh juga. Hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang hingga saat ini konsisten, hingga dana penerima BLT masih ‘mengendap’ di PT POS setempat.

Untuk yang terakhir, saya kok ya kurang setuju. Akan lebih baik jika dana tersebut tetap diambil lalu dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat yang hasilnya lebih nyata, tak sekadar memanjakan dan membodohi masyarakat. Kembali pada pemerintah. Saat jutaan protes terlontar, pemerintah bergeming. BLT tetap dikucurkan, bahkan diselingi dengan ancaman sanksi kepada kepala daerah yang mbalelo, dan tidak ikut “mensukseskan BLT” (ancaman ini juga yang membuat kepala daerah lain inkonsisten).

Saat ini miliaran rupiah sudah pindah tangan ke masyarakat kurang mampu berdasarkan data statistik lama yang tak di-up date, dan pemerintah baru mengakui terjadi salah sasaran penerima BLT. Bukan hanya karena kesalahan administrasi yang kurang lengkap hingga keluarga yang berkecukupan, bahkan keluarga kaya menerima BLT, namun ternyata lima persen kepala keluarga penerima BLT tidak memanfaatkan uang yang diperoleh untuk mencukupi konsumsi produktif (kecukupan pangan dan pendidikan).

Mereka membelanjakannya untuk rokok!!!.

Untuk itu, penerimaan BLT 2009 akan diserahkan langsung kepada ibu rumah tangga yang dinilai lebih tepat dalam membelanjakan uang yang diterima. Nah loh, ternyata BLT masih ada, yang pemerintah tetap berasumsi dan memprediksi masyarakat Indonesia masih akan miskin dan kekurangan di tahun depan hingga membutuhkan alokasi ’sedekah’, yang menurut Deputi Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Adang Setiyana, disediakan sebesar Rp 23 triliun untuk 19,1 rumah tangga.

Ehmm, coba bayangkan…, jika uang tersebut digunakan untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimanfaatkan untuk membuka lowongan pekerjaan baru, atau dipakai sebagai dana dalam melaksanakan pendidikan & latihan (diklat), hingga masyarakat menguasai keterampilan tertentu yang mampu menghasilkan produk bernilai ekonomis tinggi. Keluarga miskin pasti akan berkurang. Masyarakat semakin sejahtera, mandiri, dan tak perlu menengadahkan tangan demi nominal BLT yang segera habis saat dibelanjakan.