Pemimpin (Jangan) Narsis


Sebuah  judul berita langsung menarik perhatian saya ketika membaca koran akhir Februari lalu, “Ketua MK Minta Menteri Tidak Genit” (Jawa Pos, 24/2/10). Wah, genit seperti apa?, tanya saya dalam hati sembari langsung membaca isi berita. Ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D menilai salah satu penyebab buruknya perundangan Indonesia, yang saling tumpang tindih karena banyak menteri yang terlalu ‘genit’, sehingga ingin membuat UU sebagai kenang-kenangan dan tanda bahwa mereka pernah menjabat.

Memang, akan menjadi sebuah kebanggaan, jika di kemudian hari ada seorang mantan menteri yang bisa berkata “Anda tahu? UU tentang bla, bla, bla, itu dibuat ketika saya menjabat menteri”. Yach, selain menjadi kenang-kenangan, UU tersebut, paling tidak bisa menjadi sebuah tema yang dibahas terus menerus dalam setiap obrolan saat mantan menteri bergulat dengan post power syndrome setelah tidak memiliki jabatan.

Jika Mahfud MD mengatakan menteri jangan terlalu genit, maka saya mengatakan jangan terlalu narsis. Sebab wilayah narsis menjadi hak eksklusif kami, masyarakat yang ingin ngeksis namun tak punya wadah eksklusif ala menteri yang bisa menghasilkan produk perundangan. Paling maksimal, narsis ala kami itu bisa diwujudkan dengan membuat tulisan untuk dikirimkan di media massa, syukur jika dimuat dan harus legowo saat tak lolos meja editing. Atau yang paling gampang adalah narsis di situs jejaring sosial, untuk itu terima kasih sebesar-besarnya pada anak muda kreatif Mark Elliot Zuckerberg yang sudah membuatnya. Baca lebih lanjut