Pemimpin (Jangan) Narsis


Sebuah  judul berita langsung menarik perhatian saya ketika membaca koran akhir Februari lalu, “Ketua MK Minta Menteri Tidak Genit” (Jawa Pos, 24/2/10). Wah, genit seperti apa?, tanya saya dalam hati sembari langsung membaca isi berita. Ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D menilai salah satu penyebab buruknya perundangan Indonesia, yang saling tumpang tindih karena banyak menteri yang terlalu ‘genit’, sehingga ingin membuat UU sebagai kenang-kenangan dan tanda bahwa mereka pernah menjabat.

Memang, akan menjadi sebuah kebanggaan, jika di kemudian hari ada seorang mantan menteri yang bisa berkata “Anda tahu? UU tentang bla, bla, bla, itu dibuat ketika saya menjabat menteri”. Yach, selain menjadi kenang-kenangan, UU tersebut, paling tidak bisa menjadi sebuah tema yang dibahas terus menerus dalam setiap obrolan saat mantan menteri bergulat dengan post power syndrome setelah tidak memiliki jabatan.

Jika Mahfud MD mengatakan menteri jangan terlalu genit, maka saya mengatakan jangan terlalu narsis. Sebab wilayah narsis menjadi hak eksklusif kami, masyarakat yang ingin ngeksis namun tak punya wadah eksklusif ala menteri yang bisa menghasilkan produk perundangan. Paling maksimal, narsis ala kami itu bisa diwujudkan dengan membuat tulisan untuk dikirimkan di media massa, syukur jika dimuat dan harus legowo saat tak lolos meja editing. Atau yang paling gampang adalah narsis di situs jejaring sosial, untuk itu terima kasih sebesar-besarnya pada anak muda kreatif Mark Elliot Zuckerberg yang sudah membuatnya.

Kembali pada ‘jangan genit’ imbauan Mahfud MD, menurut saya tidak hanya berlaku pada menteri, tapi juga pejabat lain, kepala daerah, pemimpin instansi, atau siapapun yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Yang terjadi selama ini, seringkali pemimpin baru membuat perubahan besar secara frontal agar dilihat berbeda, untuk menunjukkan jika ia tak sama dengan pemimpin sebelumnya, dan bahwa ia membawa sesuatu yang baru. Padahal belum tentu pemimpin lama kurang bagus, atau kebijakan-kebijakannya harus diubah hanya karena ia sudah tidak menjabat. Kebijakan tertentu harus dilaksanakan dalam masa dan periode tertentu sehingga hasilnya bisa terlihat jelas. Nah, jika tidak dilanjutkan oleh penerusnya hanya karena tak mau dianggap berada di bawah bayang-bayang pemimpin lama, maka kerugian lah yang akan didapat.

Perubahan memang keniscayaan. Apalagi jika menuju ke arah yang lebih baik. Namun perubahan yang tiba-tiba tanpa diiringi persiapan untuk menyambutnya akan memunculkan efek yang kurang baik, sehingga tujuan bagus dari perubahan tersebut tak bisa dirasakan oleh semua pihak, atau malah tidak tercapai sama sekali.

Pertengahan tahun lalu, seorang manager BUMN di daerah diganti oleh pejabat baru. Kebetulan saya mengenal manager lama sejak ia pertama kali memimpin divisi tersebut, sehingga tahu setiap kebijakan yang dia ambil dan gaya kepemimpinannya. Sekaligus progress dan pertumbuhan besar yang dihasilkan.

Manager baru yang ditetapkan langsung membuat terobosan, yang sayang sekali tanpa meminta bawahannya untuk turut serta dan urun ide dalam membuatnya. Ia melupakan satu hal, bawahan-bawahannya adalah orang lapangan, yang selama ini berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna produk mereka. Yang mengetahui keinginan pasar, dan kompetisi yang terjadi di lapangan. Tapi ya, salah satu musuh utama seorang pemimpin adalah tingginya ego sehingga membutakan mata untuk bisa menerima saran dan kritik, merasa diri sendiri paling benar dan melakukan hal paling tepat.

Tiga bulan pertama sesudah kepemimpinannya, dia mengklaim telah melakukan perubahan yang ‘dahsyat’. Namun awal tahun ini terjadi sebuah masalah besar yang menuai protes masyarakat. Giliran yang terakhir, anak buahnya lah yang harus pontang panting menyelesaikan. Ah, andai ia mau sedikit saja mendengarkan masukan bawahan dan melihat riwayat kebijakan dan program yang sudah dilakukan oleh pendahulunya.

Meski demikian, bukan berarti alasan untuk menuntaskan dan mengawal kebijakan yang dibuat hingga berhasil dijadikan pembenar bagi incumbent untuk ‘narsis dan genit’dengan mencalonkan diri melalui beberapa penyiasatan. Misalnya, karena sudah dua periode menjabat sebagai Walikota atau Bupati, maka akan maju lagi sebagai wakil. Atau, istri-istri mereka yang diminta untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, dan itulah yang mewarnai Pilkada di tingkat lokal tahun ini.

Sebut saja Haryanti Sutrisno, istri Bupati Kediri Sutrisno yang mencalonkan diri untuk menggantikan suaminya. Langkahnya itu diikuti istri kedua Sutrisno, Nurlaila yang juga mencoba peruntungan dalam Pilkada. Lalu masih ada Emi Susanti istri Bupati Sidoarjo Win Hendarso yang mencalonkan sebagai Wali Kota Surabaya. Di Yogyakarta, Sri Suryawidati, istri Bupati Bantul Idham Samawi juga maju untuk menggantikan suaminya. Demi masyarakat atau ‘narsis’ jabatan? Wallahu a’lam.

Ketika banyak masyarakat yang memprotes lambannya pemimpin dalam menangani kasus, merespon sesuatu, atau malah bersikap kekanak-kanakan melalui publikasi pertengkaran dan silang pendapat, ada satu hal yang terlupakan. Mereka, para pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyat, dan biasanya seseorang akan memilih figur tertentu yang punya kemiripan dengan dirinya, bisa mewakili aspirasi dan keinginannya. Jadi, jika ada banyak pemimpin yang lamban, kekanak-kanakkan dan sering bertengkar, mungkin itulah cermin jujur wajah masyarakat, wajah kita sendiri. Begitu juga ketika banyak pemimpin yang ‘genit dan narsis’, cerminan masyarakat Indonesia yang memang demen bernarsis ria. Saya tidak mengada-ada, pertumbuhan pengguna situs jejaring sosial Facebook di Indonesia yang meroket tajam salah satu contohnya. Per 1 Januari 2010, pengguna facebook Indonesia sebanyak  15.301.280, naik 10 persen dari Desember 2009, pertumbuhan terbesar kedua di dunia setelah Amerika.

Meski definisi ‘narsis dan genit’ ala masyarakat dan pemimpin berbeda, rasa-rasanya kita perlu mengurangi kadar narsis yang kita miliki. Well, maaf jika Anda bukan golongan narsis, saya akan mengganti kata kita dengan kami (karena saya mengakui termasuk orang narsis, hehehe). Ya, kami harus sesegera mungkin menguranginya (narsis dan genit), supaya tak ada lagi menteri yang genit dan membuat UU tumpang tindih, kepala daerah narsis yang enggan melepas tahta kepemimpinan untuk generasi selanjutnya, atau wakil rakyat yang genit dan narsis karena hanya memperjuangkan kepentingan sekelompok orang dan bukan masyarakat. Untuk Indonesia lebih baik, insya Allah.

8 responses to “Pemimpin (Jangan) Narsis

  1. Demokrasi itu yg menyebabkan mereka bersolek. Mereka para pemimpin, adalah betina yg berharap si jantan rakyat, melirik mereka. Tentu saja, siapa yg mau memilih yg jelek. Jadi biasakan saja Wi. 🙂

  2. setuju banget. dengan tanpa menyalahkan siapapun, “rakyat” langsung yang memilih pemimpinnya, atau rakyat tidak punya pilihan lain yang layak dipilih, akhirnya dengan embel2 “demokratisasi”, siapa yang ngasih uang lebih banyak, dialah yang di contreng. Negeri yang aneh, pemimpin yang aneh dan rakyatnya juga aneh.

    yaaa….smoga kita nggak ikut2an aneh ya…
    yuk, mengubah negeri ini menjadi lebih baik lagi.
    untuk tempat hidup nyaman dan tenang hingga akhir hayat 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s